Antrean SPBU di Tugu Pawbili, KM 18 Sorong. (Sumber: radarsorong.id).
JAKARTA – Kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM)
di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta masih berlanjut
hingga pekan keempat bulan September. Kondisi ini menyebabkan antrean kendaraan
yang signifikan di hampir seluruh SPBU milik Pertamina, terutama di wilayah
Jakarta dan sekitarnya. Para pengendara mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan
bakar di SPBU non-pemerintah seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo.
Pantauan di beberapa lokasi di Jakarta Selatan pada Kamis (18/9/2025) menunjukkan banyak SPBU swasta yang memasang papan pengumuman
"BBM Habis" atau menutup akses ke pompa pengisian bahan bakar jenis
bensin. Akibatnya, para pengendara, baik roda dua maupun roda empat, tidak
punya pilihan selain beralih ke SPBU Pertamina terdekat. Hal ini menciptakan
penumpukan kendaraan yang mengular hingga ke badan jalan dan menambah kemacetan
lalu lintas pada jam-jam sibuk.
"Sudah tiga SPBU Shell yang saya datangi dari Bintaro
sampai Fatmawati, semuanya kosong. Petugasnya bilang pasokan belum
datang," keluh Budi Santoso (45), seorang karyawan swasta yang ditemui
saat sedang mengantre di SPBU Pertamina Duren Tiga. "Akhirnya harus antre
di sini, sudah hampir 30 menit. Waktu jadi terbuang di jalan hanya untuk
mencari bensin."
Kondisi ini ironisnya terjadi di tengah stabilitas harga.
Sebagaimana dilansir oleh kantor berita Antaranews.com, harga jual BBM
di tingkat konsumen untuk semua operator, termasuk Pertamina, Shell, dan BP,
terpantau tidak mengalami perubahan. Fenomena ini menegaskan bahwa masalah yang
terjadi saat ini bukanlah soal harga, melainkan soal ketersediaan pasokan di
level hilir, khususnya bagi para pemain swasta.
Pemerintah Tegaskan Tidak Buka Keran Impor
Di tengah kelangkaan yang dirasakan masyarakat, pemerintah
mengambil sikap tegas. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membuka
keran impor BBM untuk mengatasi kekurangan pasokan di SPBU swasta. Menurutnya,
kebijakan pengendalian impor diperlukan untuk menjaga neraca perdagangan dan
stabilitas ekonomi nasional.
Dalam sebuah laporan yang dimuat Money.Kompas.com
pada 16 September lalu, Bahlil menegaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini
adalah memaksimalkan produksi dalam negeri dan peran Pertamina sebagai BUMN di
sektor energi. "BBM masih langka di SPBU swasta, (tapi) Bahlil tegaskan
keran impor tidak dibuka," demikian kutipan dari laporan tersebut.
Sikap pemerintah ini menimbulkan dilema. Di satu sisi,
langkah pengendalian impor bertujuan baik untuk ekonomi makro. Namun di sisi
lain, dampaknya kini dirasakan langsung oleh konsumen yang kesulitan
mendapatkan bahan bakar dan harus menanggung inefisiensi akibat antrean
panjang. Para pengemudi ojek online adalah salah satu kelompok yang paling
terdampak, karena waktu yang terbuang untuk mencari BBM berarti kehilangan
potensi pendapatan.
"Kalau begini terus, pendapatan pasti turun. Waktu buat
cari order habis buat antre bensin," ujar Rian, seorang pengemudi ojek
online. "Kami harap pemerintah dan perusahaan swasta ini bisa cepat cari
solusi. Kalau langka begini, yang susah kami di jalan."
Penyebab Kelangkaan Masih Simpang Siur
Hingga saat ini, penyebab pasti dari kelangkaan pasokan di
SPBU swasta belum diumumkan secara resmi oleh para operator. Namun, beberapa
pengamat energi menduga masalah ini berkaitan dengan kendala dalam rantai pasok
global atau adanya penyesuaian kuota impor yang belum sinkron dengan permintaan
riil di lapangan.
Ketergantungan SPBU swasta pada BBM impor membuat mereka
sangat rentan terhadap gejolak pasokan global dan perubahan kebijakan impor
nasional. Saat pasokan mereka terhambat, Pertamina sebagai BUMN dengan
infrastruktur yang lebih mapan dari hulu ke hilir, secara otomatis menjadi
satu-satunya tumpuan bagi masyarakat.
Situasi ini sekali lagi menunjukkan betapa krusialnya
ketahanan energi nasional. Ketika operator swasta mengalami kendala, Pertamina
harus menanggung beban permintaan yang melonjak drastis. Para ahli berharap
kejadian ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali
kebijakan energi jangka panjang, termasuk keseimbangan antara peran BUMN dan
swasta serta strategi pengelolaan impor BBM yang lebih adaptif.
Untuk sementara waktu, para pengendara diimbau untuk tidak
melakukan pembelian panik (panic buying) dan mengisi bahan bakar secukupnya.
Masyarakat berharap agar pasokan di SPBU-SPBU swasta dapat segera kembali
normal sehingga antrean di SPBU Pertamina dapat terurai dan aktivitas warga
tidak lagi terganggu oleh kelangkaan bahan bakar.
Post a Comment